Kompol. Andries Hermanto,SH, SIK, MSI | 09 Sep 2005 

Bagaimana Dengan Pos Polisi Kita .......?

Jepang Aman dengan Sistem ?Koban?

DIBANDINGKAN dengan Jakarta yang menyeramkan, Kota Metropolitan Tokyo di Jepang jauh lebih aman. Tak ada rasa takut ketika larut malam sendirian berjalan kaki menelesuri jalan-jalan gelap dan sempit di pusat atau pinggiran kota. Wilayah terminal yang sepi atau stasiun yang lengang tidak menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk melewatinya, meski ia berdandan rapi memakai aksesori emas dan menenteng belanjaan dari Sogo atau Takashimaya. Kalau ada sosok yang mengagetkan mungkin itu cuma laki-laki kumal setengah baya dengan bau sake dari mulutnya.

Sebutan Tokyo sebagai salah satu kota yang teraman di dunia bukanlah iklan pariwisata. Setiap 15 menit berjalan kaki atau dalam radius 1,5 km akan diketemukan sebuah koban (pos polisi berukuran 12 sampai 15 meter persegi) dengan lampu merahnya yang selalu bernyala. Di koban itu selalu ada polisinya. Mereka bertugas selama 24 jam dengan tiga kali shift. Cukup menyapa oyasuminasai (selamat malam) dan ia akan keluar berdiri ?menemani? orang yang lewat dengan pandangannya. Ia baru masuk lagi ketika orang itu sudah tidak kelihatan lagi. ?Upacara? semacam itu terjadi di setiap koban untuk menandakan bahwa pos polisi selalu berpenghuni. Saat ini, Tokyo yang berpenduduk sekitar 7,98 juta (2000), kurang lebih memiliki 420 koban. Artinya, rata-rata setiap koban menanggung keamanan 19.000 jiwa.

***

?KEAMANAN dan pelayanan masyarakat sekitar memang menjadi ukuran kinerja polisi Jepang,? demikian tulis L Craig Parker Jr dalam bukunya The Japanese Police System Today: A Comparative Study (London, 2001). Untuk itu, maka polisi Jepang secara berkala selalu mengunjungi rumah-rumah penduduk, membantu mencari alamat, melerai pertikaian atau percekcokan antarwarga dan terkadang memberi nasihat para ibu rumah tangga yang memiliki anak atau suami yang bermasalah.

Bagi seorang asing?gaijin sebutannya?kinerja semacam itu kadang-kadang mengejutkan. Suatu sore, misalnya, rumah kontrakan seorang gaijin asal Indonesia yang tinggal di Tokyo, didatangi dua polisi dari koban terdekat. Sementara yang tua berbincang-bincang mencocokkan data kependudukan dan fasilitas rumah, rekannya yang muda hanya diam. Hanya pandangan matanya saja yang (secara sopan) ?menjelajah? seluruh situasi rumah kontrakan tersebut. Kunjungan itu memang hanya sekitar 15 menit, tetapi sepekan kemudian hampir seluruh penduduk di wilayah itu tahu bahwa di daerah mereka ada seorang gaijin.

Sosialisasi informasi semacam itu memang menjadi alat bagi polisi untuk menjaga keamanan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya meskipun mungkin membatasi gerak-gerik si gaijin tersebut. ?Rata-rata polisi yang bertugas di koban membutuhkan sekitar dua tahun untuk bisa mengenali seluruh wilayah daerah kerjanya. Mereka berkeliling dengan sepeda atau berjalan kaki,? tulis Parker.

Membangun kontak langsung dengan penduduk menjadi dasar dari sistem keamanan di Jepang. Sementara informasi antarwarga menjadi pendukung dari sistem tersebut. ?Dengan cara semacam itu, sebetulnya penduduklah yang menjadi pengaman wilayah. Polisi hanya menjadi semacam big brother saja,? demikian diungkapkan dalam brosur mengenai National Police Agency (Badan Polisi Nasional) Jepang.

***

SEJARAH sistem koban berawal bersamaan dengan zaman Restorasi Meiji pada dasawarsa 1880-an. Ketika itu, Pemerintah Jepang ingin meredakan berbagai kerusuhan lokal dan menciptakan ketertiban umum secepat mungkin. Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa perwira dan pejabat keamanan kemudian dikirim untuk mempelajari sistem kepolisian di Eropa. Dari hasil lawatan itu, mereka kemudian meniru sistem kepolisian Perancis, di mana di setiap wilayah penduduk didirikan sebuah pos polisi kecil. Dari pos itulah, polisi berkeliling menjadi alat bagi negara untuk mengendalikan penduduk, memberi dukungan bagi pemimpin lokal, dan menegakkan moral nasional.

Dalam perkembangannya kekuasaan polisi Jepang menjadi demikian besar sehingga pada tahun 1925 muncul Undang-Undang (UU) Pengendalian Keamanan, di mana polisi berkuasa untuk menangkap orang yang memiliki ?pikiran berbahaya?. Politik ekspansionisme Jepang ke Manchuria (1931) dan Asia (sejak 1937) khususnya melalui Perang Pasifik (1941-1945) makin membuat kepolisian Jepang sangat berkuasa. Mereka bisa mengatur dunia usaha, mengerahkan pekerja, mengendalikan seluruh transportasi, serta mengontrol ideologi dan agama seseorang. Semuanya itu dilakukan atas nama kepentingan perang!

Situasi berubah setelah Jepang kalah perang pada bulan Agustus 1945. Di bawah kendali pasukan Sekutu (AS dan negara-negara Barat), pada tahun 1947, Diet (parlemen Jepang) akhirnya mengumumkan UU Kepolisian baru di mana polisi berada di bawah Komisi Nasional Keamanan Umum Kantor Perdana Menteri. Polisi Jepang didesentralisasikan. Kedekatan dengan kepentingan wilayah dan penduduk setempat menjadi warna utama kinerja polisi Jepang. Melalui UU Kepolisian tahun 1954, warna desentralisasi tersebut diperkaya dengan sistem administrasi terpusat. Dari sistem inilah tercipta sistem koban yang berlaku hinggi kini.

***

DATA jumlah koban di seluruh Jepang tahun 2000 adalah 6.600 buah. Kebanyakan ada di wilayah perkotaan, khususnya di tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan dan kemacetan. Koban-koban itu beroperasi 24 jam dan ditangani sekurang-kurangnya oleh 12 polisi dengan tiga kali shift. Dengan penduduk Jepang yang berjumlah 127 juta, rata-rata setiap koban melayani 19.242 jiwa.

Di wilayah pedesaan yang ada bukan koban, tetapi chuzaisho, yaitu sebuah kantor polisi kecil di mana polisi dan keluarganya tinggal. Jumlah chuzaisho di Jepang sekitar 8.100 buah dan rata-rata melayani sekitar 15.670 penduduk. Tugas polisi di chuzaisho mirip dengan rekan mereka yang ada di koban. Bahkan, kadang-kadang karena dianggap berwibawa, mereka sering dijadikan pemimpin informal.

Tentu, sistem koban ini sangat mengandalkan dukungan sumber daya manusia. Dan, Jepang tidak tanggung-tanggung. Menjelang tahun 2000, jumlah polisi Jepang mencapai 258.800 orang. Ini artinya ada satu polisi untuk ?mengurus? 492 warga negara. Namun, bukan perbandingan itu yang terpenting. Karakter polisi Jepang sangat dijaga melalui rekrutmen, pendidikan, tradisi masyarakat, dan tentu saja gaji yang memadai.

Semua polisi Jepang harus tamatan sekolah lanjutan atas. Pada kenyataannya, 40 persen memiliki ijazah sarjana (bandingkan dengan rata-rata 33 persen penduduk Jepang yang lulusan universitas). Yang menarik, kebanyakan polisi Jepang berasal dari kalangan kelas menengah kelompok pekerja blue collar. Biasanya kalangan ini sudah memiliki budaya sopan santun tradisional Jepang. Mereka misalnya, tidak akan makan atau mengaso di tempat yang bisa dilihat oleh umum ketika mereka sedang berseragam. Kelas tradisional Jepang ini juga memahami semangat bushido (Jalan Kesatria), yaitu sebuah etik berjuang sampai mati atau menyerahkan diri pada tugas hingga tuntas.

Seleksi masuk dan pendidikan awal kepolisian di Jepang sendiri juga sangat ketat. Biasanya, selama pendidikan awal?antara enam bulan sampai satu tahun?sekitar lima persen tidak lulus. Pendidikan dan pelatihan polisi tidak berhenti setelah pengangkatan. Setiap tahun sekitar 16 persen dari seluruh jumlah polisi Jepang secara bergilir harus menjalani pendidikan lanjutan. Dalam hal ini, peran dari Institut Riset Nasional Ilmu Kepolisian (National Research Institute of Police Science/NRIPS) Jepang sangat besar.

***

KEDEKATAN polisi Jepang dengan penduduk sangat terkait dengan status ekonomi dan sosial mereka. Penghasilan rata-rata polisi Jepang berkisar antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Untuk ukuran Jepang, di mana satu kg beras berharga Rp 40.000, penghasilan tersebut tidak terlalu istimewa. Namun, kondisi tersebut cukup membuat polisi Jepang punya martabat.

Akhir-akhir ini, skandal korupsi dan kebodohan penanganan kasus memang sedang melanda kepolisian Jepang. Kalangan politisi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) negeri itu mulai mempertanyakan sistem kepolisian mereka. Namun, masyarakat biasa tetap saja menghargai polisi mereka dengan sistem koban-nya. Mereka bangga bahwa sistem itu bahkan sudah diekspor ke Singapura, Kamboja, dan beberapa negara bagian di AS. Pertengahan Juli lalu, Kepala NPA Setsuo Tanaka juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan kepolisian Indonesia guna mereformasi sistem kepolisian di negeri ini. Akankah dengan ini Jakarta tidak lagi menjadi kota yang menyeramkan? Tidak ada yang tahu. Peradaban Jepang dan Indonesia tidak sama.